KAJIAN STRATEGIS: DINASTI POLITIK YANG TERJADI SAAT INI, BERDAMPAK KAH PADA EKONOMI ?
Latar Belakang
Dinasti Politik atau biasa disebut Tren politik kekerabatan itu merupakan gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang mengikuti system, juga tidak menimbang prestasi. Neopatrimonialistik berarti mengandung unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Karena dulu pewarisan ditunjuk secara langsung, sekarang lewat jalur politik procedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. (Indonesia, 2015)
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak akan berjalan. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN dampaknya pada perekonomian (Indonesia, 2015)
Undang-Undang
Pada pasal 7 Huruf Undang-Undang (UU) nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. (Hamzar, 2022)
Tetapi hal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan menjadikan ketentuan pasal ini dibatalkan. (Hamzar, 2022)
Dengan dibatalkannya pasal tersebut, sepanjang penelusuran kami tidak ada lagi ketentuan larangan politik dinasti di Indonesia.
Penyebab
Dengan dibatalkannya pasal 7 Huruf r Undang-Undang (UU) nomor 8/2015 oleh Putusan MK ini juga patut diwaspadai karena politik dinasti berpotensi memberikan disinsetif bagi ekonomi. mendorong melanggengkan perilaku rente kebijakan politik yang hanya dikuasai oleh lingkaran dalam (inner circle) (Budiono, 2015)
Hal ini yang akhirnya memunculkan kondisi yang disebut Barbara Harris-White sebagai praktik informal economy. Praktik informal economy terjadi mengutamakan pola kekerabatan dan cenderung bersifat intimidatif. Akibatnya, timbul sejumlah permasalahan berkelanjutan bagi sektor ekonomi seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi. (Budiono, 2015)
Dampak
Dampak dari perputaran ekonomi secara langsung yang di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ialah mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin dan Mantan Bupati Tanah Laut, Ardiansyah. Selain memiliki kemiripan karena korupsi mereka menyasar sumber daya alam (gas alam dan batubara), keduanya menggunakan kuatnya cengkeraman pengaruh dan hubungan dengan kepala daerah inkumben yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. (Budiono, 2015)
Serta krisis ekonomi pada negara di Sri Lanka, diduga akibat salah kelola oleh rezim klan Rajapaksa, telah memicu gejolak sosial dan politik yang hebat. Kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. Mengakibatkan jajaran menteri kabinet mengundurkan diri hingga tinggal menyisakan presiden dan perdana menteri. (SAPUTRA, 2022)
Tanggapan Masyarakat dan Ahli Tokoh
Berdasarkan riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), terdapat 117 kepala daerah yang sedang dan sudah berakhir masa kepemimpinannya, yang melangsungkan dinasti politik di Indonesia. (Andri, 2020)
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, keberadaan dinasti politik menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian sebuah daerah. Pasalnya, selain menutup potensi persaingan yang sehat dalam perpolitikan sebuah daerah, praktik itu akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang tidak sehat. (Andri, 2020)
Menurut dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, yang telah disiapkan dalam partai politik. Secara praktik procedural. (Indonesia, 2015)
PENUTUP
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Karna sejatinya praktik korupsi cengkeraman oligarki akan terus merongrong perekonomian daerah dan hak-hak masyarakat. (Andri, 2020)
Referensi
Andri, Y. (2020, Juli 21). Jerat Ekonomi Dinasti Politik. Retrieved from kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20200721/15/1268954/jerat-ekonomi-dinasti-politik
Budiono, A. (2015, September 11). Politik Dinasti, Disinsentif Ekonomi dan Korupsi SDA. Retrieved from pwypindonesia.org: https://pwypindonesia.org/id/politik-dinasti-disinsentif-ekonomi-dan-korupsi-sda/
Hamzar. (2022, Juli 26). Kedudukan Dinasti Politik dalam Sistem Hukum di Indonesia. Retrieved from berau.bawaslu.go.id: https://berau.bawaslu.go.id/berita/kedudukan-dinasti-politik-dalam-sistem-hukum-di-indonesia
Indonesia, M. R. (2015, Juli 10). Pengertian Dinasti Politik. Retrieved from www.mkri.id: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428
SAPUTRA, L. A. (2022, April 05). Sri Lanka: Politik Dinasti, Utang, dan Krisis Ekonomi. Retrieved from www.kompas.id: https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/04/05/dinasti-politik-klan-rajapaksa-di-sri-lanka-goyah-akibat-krisis-ekonomi?status=sukses_login&status_login=login
